KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS
Nama : Affan Arif Fillah
NIM : 01219047
Kelas : Manajemen A-01
UAS ETIKA BISNIS
Sebutkan dan ulaslah secara singkat sedikitnya 5 kasus pelanggaran etika bisnis selama tahun 2021 di Indonesia.
o Tokopedia
Nama Tokopedia begitu banyak disebut. Bukan lantaran promo dan berbagai fitur terbarunya, melainkan karena kasus kebocoran data para pengguna. Berita ini tentunya begitu mengejutkan, apalagi Tokopedia sudah masuk dalam jajaran perusahaan startup unicorn. Memang kebocoran data ini bukanlah pertama kalinya terjadi di Indonesia.
Dalam kasusnya, diketahui ada 91 juta data pengguna dan 7 juta data penjual yang bocor. Bahkan semua data ini dijual di arak web dengan harga sekitar $5000. Dengan bocornya data tersebut, pihak Tokopedia meminta penggunanya untuk mengganti password. Jika dilihat dari etika bisnis, kasus ini terbilang rumit. Bagi pengguna aplikasi, kasus ini termasuk contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya. Sementara Tokopedia sendiri juga menjadi korban karena sistem keamanan mereka telah dibobol. Namun tetap saja, Tokopedia tidak bisa melindungi data pelanggan. dan hingga kini masih belum ada UU yang membahas kebocoran data di internet.
o Penimbunan Masker
Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto mengungkapkan bahwa salah satu upaya pencegahan tertularnya virus corona adalah dengan pemakaian masker. Terlepas dari perdebatan efektif atau tidaknya penggunaan masker dalam upaya menghindari penyebaran virus corona, masyarakat terus berlomba-lomba untuk mendapatkan masker. Sementara dalam konteks lain, polisi sedang memburu oknum penimbunan masker.
Penimbunan barang terhadap kebutuhan pokok serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan masker di tengah wabah virus corona saat ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 50 miliar.
Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika hal tersebut dilanggar, maka diancam dengan denda antara Rp 25 – 100 miliar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
o Bocornya data BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hendak digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan kebocoran data milik 279 juta penduduk di Indonesia yang terungkap pada Mei lalu.
Peneliti keamanan siber, Teguh Aprianto mengatakan rencana pengajuan gugatan tersebut bersama tim Periksa Data. Periksa Data merupakan situs yang dikelola oleh para peneliti keamanan siber, penggiat perlindungan data, pengamat politik dan kebijakan publik, peneliti hukum, penggiat hak publik, dan praktisi ligitasi.
Situs ini dibuat agar bisa menjadi rujukan masyarakat untuk memeriksa apakah menjadi korban kebocoran data atau tidak. "Saya dan tim @periksadata sedang menyiapkan gugatan terkait bocornya 279 juta data BPJS Kesehatan dan ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut ambil sikap," tulis Teguh melalui akun Twitter pribadinya dengan handle @secgron. Ajak partisipasi masyarakat Teguh turut mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan mengisi formulir di laman berikut. Teguh mengatakan, data tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan gugatan dan pemberian kuasa kepada tim Periksa Data, bukan untuk kepentingan lain. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Arie Sembiring, penggiat Perlindungan Data yang juga tergabung dalam tim Periksa Data, mengatakan bahwa data yang diisi di formulir tidak akan disimpan. "Kita tidak menyimpan data sama sekali," kata Arie melalui sambungan telepon kepada KompasTekno, Kamis (11/6/2021). Arie menuturkan bahwa data tersebut akan digunakan untuk proses administrasi, sebagai salah satu tahap pengajuan gugatan. Arie menjelaskan bahwa proses gugatan dimulai dari upaya administrasi lebih dulu sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kalau di dalam upaya administratif itu tidak menemukan titik terang atau titik penyelesaian, barulah upaya hukum ke PTUN itu bisa diajukan," terang Arie. Adapun gugatan yang diajukan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Pasal tersebut berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". "(Gugatan) akan dilayangkan ke Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan BPJS Kesehatan besok Senin (14/6/2021)," jelas Arie. Arie menjelaskan bahwa alasan mendasar rencana pengajuan gugatan ini adalah, masyarakat yang menjadi korban kebocoran data berhak meminta pertanggung-jawaban kepada pengontrol data, dalam hal ini BPJS Kesehatan dan lembaga terkait. "Pengontrol data pertanggungjawabannya bersifat mutlak ketika ada kebocoran data," imbuhnya. Ia pun mengatakan ada beberapa tuntutan yang diajukan. Pertama, penggugat mendorong dilakukannya assessment (penilaian) terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik. Baca juga: Kominfo Blokir Raid Forums Pasca-kebocoran Diduga Data 279 Juta Warga RI "Publik perlu diberi tahu dan itu hak," kata Arie. Penggugat juga meminta adanya cetak biru (blueprint) perlindungan data nasional, karena kasus kebocoran data terjadi berulang-ulang. Arie menuturkan bahwa dalam beberapa kasus, data pribadi masyarakat bocor di situs yang sama, yakni Raid Forum yang kini telah diblokir Kominfo. Ia menilai kementerian dan lembaga terkait terlalu fokus menempatkan sumber daya manusia untuk memberangus situs-situs yang memuat konten asusila, namun situs yang menjadi wadah transaksi jual-beli data kurang tertangani. "Jadi ada peruntukan sumber daya manusia yang mungkin tidak tepat, maka butuh cetak biru penanganan atau perlindungan data pribadi warga negara kita," tutur Arie.
o Korupsi Asabri
Saat ini, Kejaksaan Agung sedang menangani kasus korupsi di PT Asabri (Persero). Nilai korupsinya ditaksir mencapai Rp23,7 triliun, dan menjadi skandal korupsi terbesar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Januari 2021 lalu. “Minta doanya, kasus Asabri ini korupsi terbesar di Indonesia, sampai Rp23,7 triliun,” ujar Burhanudin.
Terkait hal ini, Kejagung berjanji akan menuntaskan kasus Asabri, bahkan, dia siap berhadapan dengan segala risiko yang akan dihadapi. Saat ini, Kejagung sedang memasuki tahap penulusuran aset yang dimiliki tersangka korupsi. Kedepan, aset ini akan dipakai untuk mengembalikan kerugian negara.
Setidaknya, ada delapan tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri, antara lain eks Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016 Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, eks Dirut PT Asabri periode 2016-2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja, mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008-2014 Bachtiar Effendi, mantan Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019 Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012-2017 Ilham W. Siregar dan Dirut PT prima Jaringan Lukman Purnomosidi.
o Korupsi Bansos COVID-19
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap terjadinya korupsi dalam internal Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima uang sebesar Rp17 Miliar dari dana bantuan sosial COVID-19. Di tengah hingar bingar pengadaan barang dan jasa untuk menolong banyak orang, Juliari menemukan celah untuk menerima suap dan diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia bersama dengan MJS dan AW, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika, serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan di masa pandemi. Tindakannya pun dikecam banyak pihak. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara serta menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
Dalam menjalankan tugasnya, Kemensos juga memiliki pedoman dan nilai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial No. 30/HUK/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial. Nilai tersebut antara lain humanis, adaptif, dedikatif, inklusif dan responsif. Dalam membantu pemerintah menangani dampak Pandemi, Kemensos mengadakan Program Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang secara ekonomi terdampak langsung. Hal ini tentu telah menggambarkan nilai adaptif dan responsif yang tercantum dalam peraturan tersebut karena Kementerian Sosial telah tanggap memberi bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Komentar
Posting Komentar